PPP Tegaskan Jabatan Ketum Bukan untuk Diperjualbelikan

naraga.id – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan bahwa posisi Ketua Umum (Ketum) bukanlah sesuatu yang bisa ditawarkan atau diperebutkan oleh pihak luar secara sembarangan. Dalam sejarah panjang partai berlambang Ka’bah ini, pucuk pimpinan selalu diberikan kepada kader internal terbaik, bukan sosok eksternal.

“Sepanjang sejarah Muktamar PPP, ketua umum selalu dipilih dari kalangan internal. Ini bukan tanpa alasan, tapi karena komitmen kami terhadap kaderisasi,” ujar Juru Bicara DPP PPP, Usman Muhammad Tokan, kepada Rakyat Merdeka, Selasa (27/5/2025).

Isu Caketum Eksternal Tuai Respons Keras

Pernyataan Tokan merupakan tanggapan terhadap wacana pencalonan tokoh eksternal, seperti Menteri Pertanian Amran Sulaiman, yang disebut-sebut mendapatkan dukungan dari Ketua Majelis Pertimbangan PPP Gus Romy dan pengusaha Haji Isam.

“Soal dukungan dari Pak Haji Isam terhadap Pak Amran, silakan tanya langsung ke Gus Romy. Kami sendiri belum tahu apakah Pak Amran berminat maju atau tidak,” ucapnya.

Tokan menyebut, kemunculan nama-nama eksternal dalam bursa calon ketua umum (Caketum) PPP memunculkan perdebatan di akar rumput partai. Meski ada yang antusias, banyak pula kader di daerah yang mempertanyakan loyalitas dan kontribusi calon eksternal selama masa sulit, terutama saat PPP berjuang di Pemilu Legislatif 2024.

“Waktu partai berdarah-darah menghadapi pemilu, ke mana mereka?” sindir Tokan.

Internal PPP Diminta Perkuat Sosialisasi Jelang Muktamar 2025

Menjelang Muktamar PPP yang dijadwalkan berlangsung antara Agustus dan September 2025, Tokan mendorong para kandidat internal untuk mulai aktif turun ke basis dan mensosialisasikan visi-misi mereka. Ia menilai hanya Plt. Ketum Mardiono yang terlihat aktif dan mendapat dukungan di sejumlah Mukerwil.

Sementara itu, Sekjen PPP Arwani Thomafi juga disebut sudah mulai menyapa kader di daerah, meski belum menyatakan sikap secara terbuka. Tokan juga membuka ruang bagi tokoh seperti Sandiaga Salahudin Uno dan Amir Uskara untuk melakukan komunikasi politik dengan para pemegang suara Muktamar.

AD/ART Bisa Diubah, Tapi Prosesnya Harus Konstitusional

Meskipun selama ini ketua umum selalu dari internal, Tokan tidak menutup kemungkinan adanya perubahan. “Jika ingin tokoh eksternal memimpin PPP, tentu harus ada revisi AD/ART hasil Muktamar sebelumnya. Dan itu menjadi hak penuh para muktamirin,” jelasnya.

Proses tersebut, tambah Tokan, bisa melalui musyawarah mufakat atau aklamasi, sesuai dinamika di arena Muktamar.

Ada Harapan Jokowi Pimpin PPP?

Sementara itu, pernyataan mengejutkan datang dari Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan, yang berharap Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), bersedia menjadi Ketua Umum PPP. Menurutnya, jika Jokowi bersedia memimpin PPP, hal itu bisa menjadi momentum kebangkitan untuk kembali lolos ke DPR RI pada Pemilu 2029.

“Kalau ada yang mengusulkan beliau jadi ketua umum, dan itu direspons positif, itu akan menjadi berkah besar bagi partai,” ujar Irfan.

Namun tidak semua pengurus DPP sejalan. Wakil Ketua Umum PPP Rusli Effendi menyayangkan kecenderungan sebagian elite yang justru “menawarkan” jabatan strategis kepada tokoh eksternal. Menurutnya, banyak kader internal yang layak dan mumpuni untuk menjadi pemimpin partai.

“Ini bukan barang dagangan. Terlalu berlebihan jika jabatan ketua umum diperlakukan seperti komoditas. Internal kita masih kuat dan punya kapasitas,” tegas Rusli di Jakarta.