Pemerintah Mulai Salurkan Bantuan Subsidi Upah, Baru 15 Persen Pekerja Tersentuh

naraga.id – Sebagai bagian dari kebijakan stimulus ekonomi menjelang musim liburan pertengahan tahun, pemerintah telah memulai penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja formal. Dari total sasaran 17 juta pekerja, hingga kini baru sekitar 2,45 juta atau 15 persen yang telah menerima bantuan tersebut.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dalam konferensi pers Selasa (24/6/2025), menyampaikan bahwa penyaluran akan terus ditingkatkan, namun tetap mengedepankan proses verifikasi data agar bantuan tidak salah sasaran. “Validasi merupakan tahap krusial untuk menjamin bahwa bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak,” ujarnya.

Dari tahap pertama yang mencakup 3,6 juta penerima, sebanyak 2,45 juta telah menerima transfer dana ke rekening masing-masing. Sementara sisanya, sekitar 1,25 juta pekerja, masih dalam proses verifikasi administrasi. Untuk tahap selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan data tambahan mencakup sekitar 4,5 juta calon penerima.

Pemerintah menetapkan BSU sebagai bagian dari rangkaian stimulus fiskal yang menyasar sektor konsumsi rumah tangga, khususnya di tengah lesunya daya beli masyarakat. Total penerima BSU tahun ini mencapai 20,4 juta orang, yang terdiri dari 17 juta pekerja formal dan 3,4 juta guru honorer.

Bantuan ini diberikan kepada pekerja yang tidak terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan dan memiliki penghasilan maksimal Rp 3,5 juta per bulan atau sesuai upah minimum. Syarat lainnya, mereka harus terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan per April 2025.

Bantuan yang diberikan berupa uang tunai senilai Rp 600.000 untuk dua bulan (Juni–Juli 2025) dan dibayarkan dalam satu kali transfer. Dana disalurkan melalui bank-bank Himbara, yaitu BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, sedangkan di wilayah Aceh melalui Bank Syariah Indonesia (BSI). Untuk penerima yang tidak memiliki rekening Himbara, dana disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

Yassierli menegaskan bahwa seluruh dana yang diterima pekerja akan utuh tanpa potongan, dan pemerintah berkomitmen menjaga akuntabilitas dalam proses penyaluran. “Kami pastikan setiap pekerja menerima Rp 600.000 penuh, tidak ada pemotongan dalam bentuk apa pun,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa program BSU ini telah terbukti mampu mendorong konsumsi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan struktur konsumsi rumah tangga yang menyumbang sekitar 50 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), pemerintah berharap BSU bisa menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi nasional.

Meski demikian, sejumlah pakar menilai nilai bantuan yang diberikan terlalu kecil untuk mendorong dampak ekonomi yang signifikan. Dosen dan pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia, Aloysius Uwiyono, menyebut bahwa BSU Rp 300.000 per bulan belum cukup menopang daya beli masyarakat, apalagi di kota-kota besar dengan biaya hidup tinggi.

“Yang lebih membutuhkan bantuan justru pekerja yang sudah kehilangan pekerjaan atau pensiun. Pemerintah perlu memperluas cakupan penerima agar stimulus benar-benar terasa,” katanya.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, hingga 20 Mei 2025, ada lebih dari 26.000 pekerja yang terkena PHK. Sementara itu, data BPS Februari 2025 menunjukkan jumlah angkatan kerja mencapai 153,05 juta orang, dengan 145,77 juta di antaranya sudah bekerja. Meski tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,76 persen, secara absolut jumlah penganggur naik tipis menjadi 7,28 juta orang.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, juga mengkritisi besaran BSU yang jauh lebih kecil dibanding masa pandemi, saat bantuan mencapai Rp 1 juta hingga Rp 2,5 juta per orang. “Di tengah tekanan biaya hidup yang terus meningkat, terutama di wilayah seperti Jabodetabek, nilai Rp 600.000 terlalu kecil untuk benar-benar mendorong konsumsi,” ujarnya.

Menurutnya, meski bantuan tetap bermanfaat, sebagian besar pekerja kemungkinan besar akan menyimpan uang tersebut untuk kebutuhan mendesak, alih-alih membelanjakannya untuk konsumsi langsung yang diharapkan bisa menggerakkan ekonomi.