Menko Airlangga Terbang ke AS Bahas Ancaman Tarif Trump terhadap Produk Indonesia

naraga.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto segera bertolak ke Amerika Serikat setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk asal Indonesia. Keberangkatan Airlangga dilakukan langsung dari Brasil, usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam forum KTT BRICS.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, menyatakan bahwa Menko Airlangga dijadwalkan tiba di Washington D.C. pada hari ini dan akan mengadakan pembicaraan intensif dengan pejabat tinggi Pemerintah AS.

“Pertemuan ini bertujuan merespons kebijakan tarif baru dari AS, dan melihat peluang diplomasi yang masih terbuka seperti yang disampaikan dalam pernyataan resmi AS,” ujar Haryo dalam keterangan tertulis, Selasa (8/7).

Pemerintah AS memberi tenggat waktu hingga 1 Agustus 2025 bagi Indonesia untuk merespons kebijakan tersebut. Dalam surat yang dikirim langsung ke Presiden Prabowo, Trump menegaskan bahwa tarif dapat dikaji ulang jika Indonesia bersedia memindahkan atau membangun fasilitas produksi di wilayah AS.

Pengamat: Kebijakan Tarif AS Bisa Rugikan Kedua Pihak

Pengamat ekonomi dari INDEF, Ibrahim Assuaibi, menilai kebijakan tarif Trump akan memicu instabilitas ekonomi global dan bisa berdampak negatif tidak hanya bagi Indonesia, tapi juga AS sendiri.

“Langkah ini menunjukkan kegagalan diplomasi dagang Indonesia dan bisa menciptakan guncangan pasar. Bahkan, berdasarkan pemodelan ekonomi terkini, tarif ini diperkirakan memangkas pertumbuhan PDB AS hingga 6 persen,” kata Ibrahim.

Ia juga menambahkan bahwa kebijakan tersebut diprediksi akan menurunkan rata-rata upah pekerja AS sebesar 5 persen dan memicu ketegangan baru dalam hubungan dagang global. Efeknya, negara mitra dagang seperti Indonesia perlu menyusun ulang strategi ekspor.

“Langkah Trump ini bukan hanya soal perdagangan, tapi bagian dari strategi geopolitik. Dalam kerangka teori permainan, ini adalah upaya untuk memaksa perubahan struktur keuntungan dalam relasi bilateral,” tambahnya.

Dampak Domestik: Ekonomi dan Lapangan Kerja Terancam

Kebijakan tersebut diperkirakan akan berdampak langsung terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah memproyeksikan potensi penurunan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,3 hingga 0,5 persen.

Sektor padat karya seperti tekstil dan alas kaki menjadi yang paling rentan. Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pun mulai dibayangi jika kebijakan tarif tinggi benar-benar diberlakukan tanpa solusi alternatif.

Pemerintah Indonesia kini tengah menyusun langkah mitigasi, termasuk membuka jalur dialog diplomatik lanjutan serta memperluas pasar ekspor ke kawasan non-tradisional.