Masih Ada 189 Pemda Belum Ajukan Lahan untuk Pembangunan Sekolah Rakyat

naraga.id — Sebanyak 189 pemerintah daerah (pemda) tercatat belum menyampaikan usulan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan gratis yang digagas pemerintah pusat untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera. Jumlah ini menurun dari 210 daerah pada awal Juni, menunjukkan sebagian daerah mulai merespons inisiatif tersebut.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan pendanaan untuk pembangunan serta operasional sekolah tersebut. Namun, keberhasilan pelaksanaan program ini bergantung pada kontribusi pemda dalam bentuk penyediaan lahan dan tenaga pengajar.

“Pekan pertama Juni ada 210 daerah yang belum mengajukan. Pekan kedua turun menjadi 209, dan per hari ini tinggal 189 yang belum mengirimkan data usulan lokasi lahan,” ujar Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Selasa (10/6/2025), di Jakarta.

Tomsi menekankan bahwa pemerintah daerah diminta mengusulkan lahan yang berada di wilayah padat kemiskinan, khususnya di lokasi dengan populasi anak usia sekolah mencapai sekitar seribu orang. Ia juga mendorong pemda untuk mengajukan lebih dari satu alternatif lokasi guna mempercepat proses pembangunan.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai fasilitas pendidikan gratis dengan sistem asrama. Program ini menawarkan fasilitas lengkap seperti makanan, pakaian, pelatihan keterampilan digital, dan akses teknologi berbasis peralatan modern dari pemerintah pusat.

“Ini bukan hanya sekolah, tetapi juga jaring pengaman sosial bagi anak-anak dari keluarga termiskin agar mereka punya peluang masa depan yang lebih baik,” jelasnya.

Namun, Tomsi menyayangkan masih banyaknya daerah yang belum mengambil langkah konkret. Ia menyoroti sikap pasif sejumlah pemda yang dinilai mengabaikan kebutuhan warganya sendiri.

“Kalau sampai 189 daerah belum juga mengusulkan lahan, ini patut dipertanyakan. Apakah mereka tidak ingin rakyatnya yang paling miskin bisa bersekolah dengan layak?” ujar Tomsi dengan nada kritis.

Ia menyebut lambannya respons dari pemerintah daerah sebagai bentuk kurangnya komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan. “Ini bukan sekadar soal administrasi, ini soal keberpihakan. Kalau masih juga diam, saya anggap ini kelalaian,” tambahnya.

Kemendagri meminta seluruh pemda untuk segera menindaklanjuti permintaan data dan menyampaikan usulan lokasi, mengingat program ini ditargetkan mulai berjalan pada tahun anggaran mendatang. Pemerintah pusat berharap percepatan pengajuan lahan dapat membuka akses pendidikan bagi ribuan anak yang selama ini terpinggirkan oleh kondisi ekonomi keluarga mereka.