Komisi VIII Minta Komnas Disabilitas Selidiki Dugaan Perlakuan Tidak Layak terhadap Atlet NPCI Bekasi

naraga.id – Komisi VIII DPR RI menanggapi laporan dugaan perlakuan tidak layak terhadap sejumlah atlet disabilitas yang tergabung dalam National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Bekasi. Komisi mendesak Komisi Nasional Disabilitas (Komnas Disabilitas) untuk segera turun tangan dan menyelidiki laporan tersebut secara menyeluruh.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menegaskan bahwa dugaan tersebut bukan hanya persoalan internal olahraga, namun menyangkut hak-hak dasar penyandang disabilitas yang harus dijamin oleh negara.

“Ini menyangkut integritas perlindungan negara terhadap warganya yang berada dalam kelompok rentan. Penanganannya harus komprehensif, tidak bisa hanya sebatas aspek olahraga,” kata Selly, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan, Rabu (18/6).

Selly meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi dan pengurus NPCI setempat segera menyampaikan klarifikasi resmi kepada publik. Ia juga mendorong agar ada tindakan korektif yang adil, demi menjamin para atlet mendapat perlakuan layak sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“Jika benar ada pengusiran dan pemutusan hak tanpa dasar yang jelas, maka itu bentuk pelanggaran terhadap hak penyandang disabilitas. Pemerintah harus hadir dalam menyelesaikan persoalan ini secara adil dan transparan,” ujarnya.

Selly menambahkan, dugaan tersebut menjadi alarm bahwa masih terdapat kelemahan dalam sistem perlindungan sosial dan pembinaan atlet disabilitas di Indonesia. Padahal, kata dia, para atlet telah menunjukkan prestasi dan mengharumkan nama daerah maupun bangsa.

“Dalam keterbatasan mereka, para atlet disabilitas justru mampu mengukir prestasi. Sudah sepatutnya mereka diberi penghormatan dan jaminan atas hak-haknya, termasuk hak rasa aman dan kejelasan status pembinaan,” tandasnya.

Dugaan kasus ini mencuat ke publik setelah beredarnya video di media sosial yang menunjukkan sejumlah atlet NPCI Kabupaten Bekasi mengaku diusir dari asrama tanpa penjelasan resmi. Mereka juga menyebutkan telah dikeluarkan dari daftar atlet aktif serta tidak menerima honorarium secara penuh.

Selain itu, muncul pula tudingan adanya upaya intimidasi agar para atlet tidak menyampaikan keluhan ke publik. Tudingan tersebut semakin memperkuat desakan agar kasus ini segera diinvestigasi secara transparan oleh Komnas Disabilitas dan pihak terkait lainnya.