Fadli Zon Bantah Pemerkosaan Massal 1998, Sejarawan: Ini Dusta Besar!

naraga.id – Menteri Kebudayaan Fadli Zon kembali menuai polemik usai pernyataannya yang kontroversial terkait kerusuhan Mei 1998. Dalam sebuah wawancara yang diunggah Senin (8/6/2025), Fadli menyebut tidak pernah ada bukti pemerkosaan massal terhadap perempuan, terutama dari etnis Tionghoa, saat tragedi nasional tersebut berlangsung.

“Kalau ada, tunjukkan. Mana buktinya? Itu hanya cerita yang terus beredar, tapi tak pernah terbukti,” ujar Fadli dalam program Real Talk with Uni Lubis.

Pernyataan itu langsung memantik reaksi keras dari sejarawan sekaligus aktivis perempuan, Ita Fatia Nadia. Ia menilai pernyataan tersebut tidak hanya menyesatkan, tetapi juga mengingkari fakta sejarah yang telah diakui negara.

“Apa yang disampaikan Fadli Zon adalah dusta. Kami yang saat itu menjadi relawan di lapangan menyaksikan langsung banyaknya korban pemerkosaan yang datang untuk ditangani,” ujar Ita dalam konferensi pers daring, Jumat (13/6/2025).

Ita, yang pernah menjadi bagian dari Tim Relawan Kemanusiaan bentukan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menyebut bahwa timnya bahkan kewalahan menerima laporan dan menangani korban-korban kekerasan seksual kala itu.

Ia mengingatkan bahwa negara melalui Presiden Joko Widodo telah mengakui 12 pelanggaran HAM berat masa lalu, salah satunya adalah kerusuhan Mei 1998, termasuk kekerasan seksual.

“Rekomendasi dari Tim PPHAM (Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu) sudah mencantumkan kekerasan seksual sebagai bagian dari pelanggaran dalam peristiwa tersebut,” tegas Ita.

Ita mendesak agar Fadli Zon segera meminta maaf secara terbuka kepada para penyintas dan masyarakat. “Seorang pejabat negara seharusnya menjadi jembatan penyembuh luka sejarah, bukan justru menegasikan penderitaan korban,” tambahnya.

Menanggapi reaksi publik, Fadli tetap pada pendiriannya. Ia menyatakan bahwa narasi sejarah seharusnya dibangun secara positif dan bertujuan mempersatukan bangsa. Fadli juga mengonfirmasi bahwa kementerian yang dipimpinnya sedang menyusun penulisan ulang sejarah nasional dengan pendekatan baru.

“Setiap era memiliki tantangan dan kesalahan. Tapi mari kita fokus pada pembelajaran dan masa depan, bukan terus mencari-cari kesalahan masa lalu,” ujar Fadli saat ditemui di Depok, Minggu (1/6/2025).

Polemik ini mencuat di tengah upaya pemerintah menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM secara non-yudisial. Publik kini menyoroti keseriusan pemerintah dalam menjaga integritas sejarah dan komitmen terhadap penyintas yang menunggu keadilan selama lebih dari dua dekade.