naraga.id – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Badan Penyelenggara Haji (BPH) sebagai evaluasi atas pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjamin keselamatan jemaah pada musim haji berikutnya.

Temuan dan catatan tersebut diperoleh Timwas DPR usai melakukan inspeksi langsung ke berbagai lokasi jemaah haji di Arab Saudi. Peninjauan ini mencakup berbagai aspek pelaksanaan ibadah, termasuk pelayanan, akomodasi, dan sistem koordinasi lintas lembaga.

“Pelaksanaan haji ini bukan perkara mudah, apalagi BPH sebagai badan yang masih relatif baru masih dalam masa penyesuaian. Bahkan infrastruktur mereka masih banyak bergantung pada Ditjen PHU Kementerian Agama,” ujar anggota Timwas Haji DPR, Selly Andriany Gantina, dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (6/6/2025).

Selly, yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan, menyebutkan bahwa Timwas DPR telah menyusun beberapa usulan strategis untuk BPH. Salah satunya berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan haji, termasuk melalui penguatan koordinasi antarnegara.

“Hasil pemantauan kami menunjukkan bahwa delapan Syarikah yang dijadikan proyek percontohan belum menunjukkan koordinasi optimal antara otoritas Indonesia dan Arab Saudi, terutama di lapangan,” jelasnya.

Menurutnya, hal ini menunjukkan masih perlunya pendalaman kerja sama antara kedua negara, terutama dalam aspek teknis operasional. Selly juga menyoroti bahwa banyak persoalan mulai muncul saat proses keberangkatan jemaah dari Tanah Suci.

“Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi harus segera direspons secara adaptif oleh pemerintah Indonesia. Salah satu fokus utama ke depan adalah pemilihan dan kesiapan sumber daya manusia, yakni para petugas haji yang akan dikirim oleh BPH,” tegasnya.

Selly menambahkan, peningkatan kualitas SDM dan kesiapan teknis akan menjadi kunci keberhasilan BPH dalam mengelola haji secara mandiri dan profesional pada tahun-tahun mendatang.