Desakan kepada AS: Hentikan Pelabelan Diskriminatif terhadap Bumbu Indonesia

naraga.id – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengecam pelabelan “berisiko kanker” yang disematkan pada produk bumbu asal Indonesia di Amerika Serikat. Ia menilai tindakan itu tidak adil dan menyudutkan produk dalam negeri, sehingga mendesak pemerintah Indonesia mengirimkan nota protes resmi kepada pemerintah AS.

Label yang dimaksud adalah “California Proposition 65 Warning”, yang menurut Nurhadi hanya terlihat pada bumbu-bumbu produksi Indonesia, sementara produk serupa dari negara lain tidak menerima perlakuan serupa.

“Ini bentuk ketidakadilan dagang. Perlakuan sepihak ini mencoreng reputasi ekspor kita, terutama dari sektor UMKM,” kata Nurhadi dalam pernyataannya pada Minggu (3/8/2025).

Ia menegaskan, bumbu dan rempah dari Indonesia telah lama dikenal dunia, tidak hanya sebagai bahan masakan tetapi juga sebagai bagian dari tradisi pengobatan alami.

“Pelabelan semacam ini bukan sekadar masalah dagang, tapi juga menyentuh soal harga diri bangsa dan pelestarian warisan kuliner kita,” tambahnya.

Nurhadi pun mempertanyakan landasan ilmiah di balik label tersebut, dan menilai adanya ketidakjelasan dalam metode pengujian serta standar yang diterapkan oleh otoritas di AS.

“Kalau memang mengandung risiko, maka harus jelas secara ilmiah. Dunia berhak tahu: berdasarkan penelitian siapa? Standarnya apa? Jangan ada standar ganda,” tegas politisi dari Partai NasDem tersebut.

Ia mendorong Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta kementerian terkait untuk mengambil langkah tegas, termasuk dengan mengusulkan audit bersama serta melayangkan protes formal.

“Tidak cukup hanya dengan pernyataan normatif. Ini waktunya langkah konkret demi melindungi martabat produk pangan nasional,” tutupnya.

Nurhadi juga mengingatkan bahwa jika persoalan ini tidak segera ditangani, dikhawatirkan produk khas Indonesia lainnya akan mengalami perlakuan diskriminatif serupa di pasar global.