Israel Ngotot Bangun Negara Yahudi di Tepi Barat, Dunia Mengecam Keras

naraga.id – Ketegangan di Tepi Barat meningkat tajam setelah pemerintah Israel secara terbuka menyatakan niatnya untuk membentuk negara Yahudi di wilayah Palestina yang telah didudukinya sejak 1967. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, dalam kunjungannya ke permukiman ilegal Sa-Nur.

“Negara Israel Yahudi akan berdiri di sini, di atas tanah ini,” kata Katz, Jumat (30/5/2025), seperti dilansir AFP. Ia bahkan menyamakan Presiden Prancis Emmanuel Macron—yang mendukung kemerdekaan Palestina—dengan kelompok ekstremis yang menurutnya mengancam posisi Israel.

Katz juga menyatakan bahwa sekalipun dunia mengakui Palestina sebagai negara merdeka, Israel akan tetap melanjutkan agendanya. “Kertas pengakuan itu akan dibuang ke tong sampah sejarah,” tegasnya.

Langkah Israel bukan hanya retorika. Pemerintahnya baru-baru ini menyetujui pembangunan 22 permukiman Yahudi baru di Tepi Barat, menjadikannya ekspansi terbesar sejak Perjanjian Oslo 1993. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menyambut keputusan ini sebagai momentum bersejarah sekaligus perayaan 58 tahun pendudukan Israel di kawasan tersebut.

Smotrich bahkan menyebut permukiman itu sebagai “benteng pertahanan” dan menegaskan bahwa langkah berikutnya adalah penerapan penuh kedaulatan Israel atas Tepi Barat.

Insiden Brutal: Bus Jemaah Haji Palestina Ditabrak Pasukan Israel

Di tengah perluasan agresif pemukiman, militer Israel kembali memicu kecaman internasional setelah kendaraan lapis bajanya menabrak bus yang mengangkut jemaah haji asal Palestina di kota Jenin pada Sabtu (31/5/2025).

Bus yang tengah menuju perbatasan Karama untuk melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi itu dihantam di depan gedung kota Jenin. Walau tidak menelan korban jiwa, mayoritas penumpang yang berusia lanjut mengalami trauma berat.

“Kejadian ini bukan kecelakaan biasa. Ini adalah bentuk terorisme yang dilakukan oleh militer Israel,” ujar juru bicara Presiden Palestina, Nabil Abu Rudeineh, dalam pernyataan kepada kantor berita WAFA.

Insiden ini menjadi pemicu kecaman global. Pemerintah Spanyol, melalui Kementerian Luar Negeri, menegaskan bahwa tindakan Israel di Jenin, Tulkarem, dan Nur Shams—termasuk penggusuran, kekerasan, dan pembongkaran rumah—melanggar hukum internasional serta mengancam solusi dua negara.

PBB dan Tokoh Dunia Bereaksi

PBB juga angkat bicara. Stephane Dujarric, juru bicara Sekjen PBB, menekankan bahwa pembangunan permukiman baru di Tepi Barat tidak hanya melanggar hukum internasional, tapi juga menjadi hambatan besar terhadap perdamaian dan pembangunan ekonomi di Palestina. “Kami menentang segala bentuk perluasan pemukiman,” tegasnya.

Dari dalam negeri, dua organisasi Islam terbesar Indonesia, Muhammadiyah dan NU, menyuarakan kecaman keras atas manuver Israel.

Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, menyebut rencana negara Yahudi di Tepi Barat sebagai bentuk penjajahan modern. Ia mengingatkan bahwa agenda Zionisme Israel bukan hanya soal Palestina, tetapi mencakup ambisi membentuk negara “Israel Raya” yang meliputi wilayah di Yordania, Suriah, Lebanon, Irak, bahkan Mesir.

“Ini bukan sekadar persoalan politik, tapi pelanggaran atas prinsip kemanusiaan dan hukum internasional,” ujarnya, Minggu (1/6/2025).

Sementara itu, Ketua PBNU, Ahmad Fahrur Rozi, menyebut pembangunan permukiman Yahudi di wilayah Palestina sebagai tindakan ilegal yang memperburuk krisis dan menggagalkan solusi damai. “Masyarakat internasional harus bersatu mengecam dan menghentikan proyek negara Yahudi Israel di Tepi Barat,” tegasnya.

Penolakan Global Meningkat

Dunia kini menyaksikan dengan cemas, sementara Israel terus melangkah tanpa memperdulikan tekanan internasional. Penolakan atas pendudukan dan kekerasan yang meningkat menjadi panggilan moral bagi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk tetap berdiri bersama Palestina.

Sesuai amanat konstitusi Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan, para tokoh bangsa menyerukan agar sikap tegas terhadap Israel tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga diwujudkan dalam diplomasi dan solidaritas nyata bagi rakyat Palestina.