naraga.id — Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kontribusi perempuan di berbagai sektor strategis sebagai langkah kunci dalam mendorong kemajuan pembangunan nasional.
Menurut Lestari, perempuan memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya tergali, sehingga perlu dukungan nyata dalam bentuk program pemberdayaan dan kebijakan afirmatif.
“Pemberdayaan perempuan bukan sekadar wacana, tetapi harus diwujudkan dalam aksi konkret. Perempuan memainkan peran vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Lestari dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (30/5).
Pernyataan Lestari menguatkan data yang disampaikan Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti Widya Putri dalam ASEAN Women Economic Summit (AWES) 2025 yang digelar di Kuala Lumpur. Dalam forum tersebut, Dyah mengungkapkan bahwa dari sekitar 65 juta pelaku UMKM di Indonesia, lebih dari 64 persen di antaranya adalah perempuan.
UMKM sendiri, lanjut Dyah, menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan mempekerjakan 97 persen tenaga kerja nasional. Namun, partisipasi perempuan dalam posisi kepemimpinan di dunia usaha masih tergolong rendah, yakni hanya 31,7 persen.
Lestari—yang akrab disapa Rerie—menilai data tersebut menunjukkan adanya peluang besar sekaligus tantangan. “Potensi itu harus terus didorong agar perempuan dapat tampil lebih aktif, terutama dalam posisi pengambilan keputusan di berbagai bidang,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi X DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah II, Rerie juga menekankan perlunya peran lebih luas perempuan dalam perumusan kebijakan publik. Menurutnya, keterlibatan perempuan dalam ranah politik, sosial, dan ekonomi akan memberikan perspektif yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam pembangunan.
“Jika keterlibatan perempuan diperkuat, maka capaian-capaian pembangunan nasional, baik di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun politik, akan lebih cepat terwujud,” tambahnya.
Sebagai Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, Lestari Moerdijat juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan penguatan peran perempuan sebagai prioritas, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Tinggalkan Balasan