naraga.id – Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengisyaratkan akan mengakui negara Palestina setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuntaskan kunjungan kenegaraannya di Inggris. Starmer sebelumnya telah mengungkapkan niat tersebut menjelang Sidang Umum PBB di New York yang akan dimulai pada Selasa (23/9/2025).

Langkah ini, menurut laporan The Guardian, akan diambil bila Israel tidak menunjukkan perbaikan signifikan dalam krisis kemanusiaan di Gaza. Starmer diketahui sengaja menunda pengumuman resminya agar isu tersebut tidak mendominasi pertemuan bersama Trump.

Sikap Inggris ini berpotensi menimbulkan ketegangan diplomatik dengan Amerika Serikat, yang secara konsisten menolak pengakuan resmi terhadap Palestina. Sebaliknya, beberapa negara lain seperti Prancis, Australia, dan Kanada justru bersiap mengikuti jejak London dalam pertemuan PBB mendatang.

Starmer menyatakan pengakuan Palestina tidak akan diberikan secara otomatis, melainkan bergantung pada beberapa syarat penting. Di antaranya, Israel harus menyetujui gencatan senjata yang berkelanjutan, memberi jaminan bagi proses perdamaian, dan membuka akses bagi PBB untuk kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan. Namun, pemerintah Israel telah menolak syarat tersebut.

Saat ini, Palestina telah diakui oleh 147 dari 193 negara anggota PBB. Dukungan internasional terhadap Palestina semakin kuat seiring memburuknya situasi di Gaza.

Wali Kota London, Sadiq Khan, secara terbuka menyebut kondisi di Gaza sebagai bentuk genosida, sebuah pernyataan paling keras yang pernah ia sampaikan. Khan menyoroti sekitar 20.000 anak yang tewas akibat kelaparan dan runtuhnya layanan kesehatan, yang menurutnya merupakan “kondisi yang disengaja.”

Komisi penyelidikan PBB pada Selasa (16/9/2025) juga menyimpulkan terdapat bukti kuat bahwa tindakan Israel terhadap warga Gaza memenuhi unsur genosida. Temuan ini menambah tekanan internasional agar negara-negara Barat mengambil langkah lebih tegas terhadap Israel.

Jika Inggris benar-benar mengambil langkah pengakuan, hal ini akan menjadi momen bersejarah dalam kebijakan luar negeri London, sekaligus sinyal bahwa Eropa kian solid mendukung solusi dua negara sebagai jalan keluar konflik Israel–Palestina.

Palestina