Ide Patungan Beli Hutan Ramai di Media Sosial, PKB Nilai Jadi Kritik Keras bagi Pemerintah

naraga.id – Media sosial tengah diramaikan oleh wacana patungan membeli hutan sebagai upaya menyelamatkan lingkungan hidup di Indonesia. Gagasan tersebut muncul sebagai respons atas kerusakan hutan yang terjadi di sejumlah wilayah, khususnya di Sumatra.

Inisiatif ini pertama kali disuarakan oleh kelompok pegiat lingkungan Pandawara Group melalui akun Instagram resmi mereka. Dalam unggahannya, Pandawara mengajak masyarakat untuk bersatu menggalang dana demi membeli kawasan hutan agar tidak dialihfungsikan.

“Lagi kepikiran, bagaimana kalau masyarakat Indonesia bergotong royong berdonasi untuk membeli hutan supaya tetap terjaga dan tidak dialihkan fungsinya,” tulis Pandawara Group dalam unggahan tersebut.

Ajakan ini langsung menuai respons luas dari warganet, termasuk sejumlah figur publik. Kreator konten Atta Halilintar menyatakan ketertarikannya dengan menulis komentar singkat, “Ikut.” Respons serupa juga disampaikan penyanyi Vidi Aldiano yang menuliskan, “IKUT!!!”.

Menanggapi fenomena tersebut, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, menilai gerakan ini mencerminkan kekecewaan publik terhadap pengelolaan hutan dan lingkungan, khususnya di Sumatra.

“Ini merupakan bentuk sindiran yang cukup keras kepada pemerintah. Meski idenya terlihat positif dan menunjukkan kepedulian bersama terhadap lingkungan, gagasan patungan membeli hutan lahir dari rasa kecewa masyarakat atas maraknya kerusakan hutan,” ujar Daniel kepada wartawan, Rabu (10/12/2025).

Anggota Komisi IV DPR itu berharap wacana ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang merusak hutan.

“Setiap tahun degradasi hutan semakin parah dan memicu bencana ekologis yang merugikan masyarakat. Ironisnya, para pelaku perusakan kerap luput dari tanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan,” ungkapnya.

Daniel juga menyatakan dukungannya terhadap gagasan patungan membeli hutan. Menurutnya, ide tersebut dapat menjadi peringatan keras bagi para pengambil kebijakan.

“Ini seperti tamparan bagi pihak-pihak yang dengan mudah menerbitkan izin konsesi tanpa pengawasan memadai. Jika konsep ini berhasil, bisa menjadi terobosan baru dalam upaya pelestarian hutan. Dengan sistem patungan, hutan benar-benar menjadi milik rakyat, bukan hanya dikuasai negara,” tutup Daniel.