Presiden Prabowo Tegaskan Pembenahan Kawasan Hutan dan Tambang Jadi Prioritas Nasional

naraga.id – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan jajaran menteri di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat, Minggu (23/11/2025). Pertemuan ini difokuskan pada evaluasi penegakan hukum serta pembenahan tata kelola di sektor kehutanan dan pertambangan, dua bidang strategis yang selama ini kerap menghadapi persoalan serius terkait aktivitas ilegal.

Dalam rapat tersebut, Presiden menerima laporan komprehensif mengenai capaian dan tantangan yang dihadapi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan serta Satgas Penertiban Pertambangan. Kedua satgas itu disebutkan telah melakukan berbagai langkah korektif untuk menindak pelanggaran yang merugikan negara dan masyarakat.

Pembahasan juga mencakup sejumlah wilayah rawan yang selama ini sulit disentuh aparat penegak hukum. Presiden Prabowo menekankan perlunya tindakan cepat dan terukur agar kegiatan ilegal tidak lagi berlangsung dan memberi dampak negatif terhadap lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat.

Menurut keterangan resmi Sekretariat Kabinet, Presiden menegaskan bahwa seluruh langkah penertiban harus berpegang pada amanat konstitusi. “Pengelolaan bumi, air, dan seluruh kekayaan alam harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Itu prinsip dasar yang tidak boleh ditawar,” ujar Presiden dalam rapat tersebut.

Dari dokumentasi yang diunggah melalui akun @sekretariat.kabinet, sejumlah pejabat hadir mendampingi Presiden. Di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, serta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Turut hadir Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dari unsur penegakan hukum, Jaksa Agung ST. Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto ikut serta dalam pembahasan.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh serta Ketua PPATK Ivan Yustiavandana juga menghadiri rapat, menegaskan bahwa agenda penertiban kawasan hutan dan pertambangan memerlukan kerja lintas lembaga. Pemerintah berkomitmen melanjutkan langkah pembenahan secara menyeluruh untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam berlangsung transparan, tertib, dan berpihak pada kepentingan publik.