Rp200 Triliun Devisa Menguap untuk Berobat ke Luar Negeri, Pakar: Ini Cermin Krisis Kepercayaan

naraga.id – Pengeluaran warga Indonesia untuk pengobatan ke luar negeri yang diperkirakan mencapai Rp200 triliun memicu kekhawatiran di kalangan pengamat kesehatan. Jumlah tersebut dinilai tidak sebanding dengan anggaran kesehatan nasional tahun 2024 yang mencapai Rp670 triliun.

Ketua Ikatan Ekonom Kesehatan Indonesia, Hasbullah Thabrany, menilai besarnya angka itu menjadi sinyal perlunya reformasi mendalam di sektor pelayanan kesehatan dalam negeri. Ia mengatakan, tren masyarakat yang memilih berobat ke luar negeri merupakan indikator ketidakpercayaan terhadap mutu fasilitas dan layanan rumah sakit di Indonesia.

“Banyak pasien memilih ke Malaysia, Singapura, atau Korea Selatan karena dianggap lebih profesional dan biayanya terjangkau. Penduduk dari daerah seperti Aceh, Medan, dan Riau lebih memilih ke Penang karena akses lebih mudah dan efisien,” ujar Hasbullah Rabu (25/6/2025).

Ia menambahkan, jika rumah sakit di dalam negeri bisa memberikan pelayanan berkualitas dan bersaing dari sisi biaya, tentu masyarakat tidak perlu mencari alternatif ke luar negeri. Bahkan, menurutnya, tidak sedikit pejabat yang ikut mengambil jalur serupa dan secara tidak langsung membentuk opini publik bahwa layanan lokal tidak layak.

“Ini yang membuat persepsi negatif semakin kuat. Masyarakat jadi menganggap rumah sakit dalam negeri kurang mampu menangani penyakit serius,” kata Hasbullah.

Ia juga menyoroti tantangan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Banyak rumah sakit besar tidak bersedia bekerja sama karena nilai klaim yang rendah. Akibatnya, kelompok menengah ke atas kesulitan menggunakan BPJS Kesehatan di fasilitas yang biasa mereka kunjungi.

“Ini mendorong mereka untuk mencari layanan kesehatan di luar negeri, yang secara ironi justru menandakan hilangnya potensi Indonesia sebagai destinasi wisata medis,” imbuhnya.

Terkait estimasi devisa yang hilang, Hasbullah menyarankan pemerintah melakukan verifikasi menyeluruh. Menurutnya, angka Rp200 triliun kemungkinan sudah mencakup belanja nonmedis seperti penginapan, transportasi, hingga belanja konsumtif selama di luar negeri.

Selain itu, lemahnya pemberdayaan industri farmasi, alat kesehatan, serta tenaga medis lokal disebut sebagai akar dari masalah ini.

“Sektor kesehatan kita belum mampu berdiri kokoh dan bersaing, padahal potensinya besar,” tutupnya.