KPK Telusuri Dugaan Pemerasan dalam Proses Izin TKA di Kemnaker

naraga.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyelidikan terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan izin penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Lembaga antirasuah tersebut kini memfokuskan perhatian pada jumlah uang yang diduga terlibat dalam praktik ilegal tersebut.

Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK memeriksa tiga orang saksi, yakni Peter Surya Wijaya alias Peter Chang, pemilik PT Samyang Indonesia; Sucipto, Direktur PT Gerbang Sarana Indonesia; serta Yuli Pramujiyanti, Direktur PT Gria Visa Solusi.

“Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami informasi mengenai permintaan dan nominal uang yang diminta dalam proses pengajuan izin penggunaan TKA,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (25/6/2025).

Selain memeriksa pihak swasta, KPK juga membuka kemungkinan memanggil pejabat tinggi kementerian untuk dimintai klarifikasi. Termasuk di antaranya adalah Menteri Ketenagakerjaan, menyusul adanya dugaan aliran gratifikasi yang diterima secara berjenjang.

“Apakah klarifikasi akan dilakukan sampai ke tingkat menteri? Potensinya ada. Saat ini, kami masih menelusuri apakah ada petunjuk yang mengarah ke level tertinggi di kementerian tersebut,” kata Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmo, Jumat (6/6/2025).

Ia menegaskan, KPK akan menindaklanjuti semua temuan yang diperoleh selama proses penggeledahan di berbagai lokasi terkait perkara tersebut.

“Semua temuan yang kami dapat dari proses penyidikan, termasuk dari penggeledahan, akan kami klarifikasi lebih lanjut,” tuturnya.

Kasus dugaan korupsi dalam pengurusan izin TKA ini menjadi salah satu fokus baru KPK dalam menindak praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan di sektor ketenagakerjaan. Investigasi masih berjalan dan kemungkinan adanya tersangka baru atau perluasan penyidikan tetap terbuka.