PDI Perjuangan Ungkap Dugaan Rekayasa Massa Bayaran dalam Sidang Hasto Kristiyanto

naraga.id — PDI Perjuangan menyampaikan temuan terbaru terkait keberadaan massa kontra yang kerap muncul dalam persidangan Sekretaris Jenderal mereka, Hasto Kristiyanto. Temuan ini disampaikan oleh politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, yang menilai kehadiran massa tersebut bukan merupakan aksi spontan, melainkan bagian dari skenario terorganisir.

Dalam keterangan pers yang digelar di sela-sela sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2025), Guntur menyebut pihaknya telah mengantongi identitas sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam mobilisasi massa bayaran tersebut. Menurutnya, DPP PDI Perjuangan telah mengidentifikasi pelaku perekrutan serta mengumpulkan bukti yang menunjukkan praktik pembayaran kepada peserta aksi.

“Sudah ada nama-nama yang kami pegang. Mereka ini direkrut secara sistematis, lengkap dengan koordinator lapangan, dan diberikan bayaran sekitar Rp40 ribu hingga Rp50 ribu setiap kali hadir di sidang,” ujar Guntur.

Ia menegaskan bahwa fenomena ini menyesatkan opini publik dan merusak jalannya proses peradilan. Guntur juga mengungkap bahwa beberapa peserta aksi mengakui keterlibatan mereka semata-mata karena alasan ekonomi. “Bahkan ada yang secara terbuka menyampaikan lewat grup WhatsApp bahwa tujuan mereka datang ke pengadilan adalah untuk mendapatkan uang,” katanya.

Tak hanya berhenti pada pelaku lapangan, PDI Perjuangan juga sedang menelusuri aktor di balik layar. Menurut Guntur, terdapat tokoh yang memberikan arahan, menyediakan sarana logistik, dan memfasilitasi pelaksanaan aksi massa. Hal ini mencakup keberadaan mobil komando hingga konsumsi bagi peserta aksi.

“Kami sudah memetakan siapa yang mengatur semua ini. Arahan, logistik, bahkan narasi yang dibawa. Ketika waktunya tepat, kami akan ungkap ke publik,” ujarnya menambahkan.

Situasi tersebut telah memicu kekhawatiran dari tim pengamanan internal PDI Perjuangan yang bertugas di lokasi pengadilan. Satgas partai tersebut menilai kehadiran massa bayaran berpotensi mengganggu ketertiban dan menimbulkan kesan negatif terhadap proses hukum yang tengah berlangsung.

Guntur juga menyampaikan bahwa tidak ada perkembangan signifikan dalam substansi sidang. Ia menyebut saksi-saksi dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak independen dan cenderung mengikuti arahan penyidik. Hal ini memperkuat keyakinannya bahwa ada upaya politisasi hukum terhadap Hasto.

“Yang terjadi bukan hanya pengadilan hukum, tapi juga pengadilan opini. Kami melihat ada upaya menjatuhkan integritas Hasto dengan cara-cara yang tidak sehat,” tutur Guntur.

Ia pun mengajak publik untuk lebih kritis dalam menanggapi narasi yang berkembang di luar sidang. “Aksi-aksi yang terkesan spontan itu nyatanya sudah diskenariokan. Ini soal keadilan. Kami berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh opini yang dikonstruksi oleh pihak-pihak yang punya kepentingan politik,” tandasnya.

PDI Perjuangan menyatakan akan terus mengawal proses hukum terhadap Hasto Kristiyanto dengan menjunjung prinsip keadilan dan keterbukaan. Guntur menegaskan bahwa partai tidak akan tinggal diam menghadapi upaya pembusukan yang dilakukan secara sistematis terhadap salah satu pimpinannya.