Gaji Hakim Dinaikkan, Sari Yuliati Minta Reformasi Pengawasan Peradilan Diperkuat

naraga.id – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, menanggapi positif kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait kenaikan gaji bagi para hakim. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan ini harus dibarengi dengan perbaikan sistem pengawasan terhadap lembaga peradilan.

“Kesejahteraan dan pengawasan harus berjalan seiring. Kenaikan gaji ini bukan bentuk hadiah, tapi merupakan bentuk investasi negara dalam memperkuat sistem peradilan,” ujar legislator dari Fraksi Golkar dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/6/2025).

Sari Yuliati menegaskan, pemberian gaji layak kepada hakim mencerminkan keseriusan negara dalam menjaga marwah institusi peradilan. Ia menilai kebijakan ini adalah langkah awal untuk membenahi integritas peradilan dari akar.

“Penguatan lembaga peradilan dimulai dari memperhatikan kesejahteraan hakim. Namun itu harus disertai peningkatan tanggung jawab moral dan profesional mereka. Integritas dan netralitas menjadi syarat mutlak,” jelasnya.

Menurutnya, hakim yang tidak lagi dibebani persoalan ekonomi diharapkan mampu menjaga kualitas putusan dan tidak mudah tergoda intervensi. Ia menambahkan bahwa gaji tinggi harus diimbangi dengan etika tinggi dan keberanian moral.

“Dengan meningkatnya pendapatan, para hakim harus semakin menunjukkan teladan. Keadilan yang ditegakkan tidak boleh hanya bersandar pada hukum positif, tapi juga nilai kejujuran dan rasa keadilan masyarakat,” kata Sari Yuliati.

Lebih lanjut, ia juga meminta Komisi Yudisial untuk memperkuat peran pengawasan secara aktif dan terbuka. Menurutnya, pengawasan internal harus didukung mekanisme partisipatif yang melibatkan masyarakat sipil untuk menjaga transparansi.

“Komisi Yudisial jangan hanya bertindak reaktif. Perlu ada sistem pengawasan yang preventif dan bisa mengantisipasi potensi penyimpangan. Dengan tunjangan tinggi, mekanisme akuntabilitas juga harus diperketat,” pungkasnya.

Langkah reformasi ini, tambahnya, akan berdampak positif terhadap kepercayaan publik terhadap institusi peradilan di Indonesia.