Hamas Tegaskan Lepas Kendali Gaza: Tidak Akan Ikut Pemerintahan Pascakonflik

naraga.id – Kelompok Hamas menyatakan bahwa mereka tidak akan memegang kekuasaan administratif di Gaza setelah tahap transisi perdamaian berjalan. Keputusan itu diambil menyusul gencatan senjata yang baru diberlakukan dan diskusi mengenai rencana perdamaian 20 poin yang diajukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Hespress

Menurut seorang sumber dekat komite negosiasi Hamas, yang berbicara kepada AFP tanpa mau disebut nama, Hamas akan mundur dari fase transisi pemerintahan Gaza namun tetap mempertahankan posisi penting dalam struktur nasional Palestina.
Hespress

“Pemerintahan Gaza itu sudah menjadi masalah yang ‘tuntas’ bagi Hamas. Kami tidak akan terlibat di fase transisi pemerintahan, meskipun kami tetap menjadi bagian integral dari struktur Palestina,” kata sumber tersebut.

Disarmament dan Jalan Tengah Politik

Berbeda dengan masa lalu ketika kepemimpinan Hamas kerap terbelah dalam isu besar, sumber tersebut menyebut bahwa kini tidak ada perpecahan serius di kalangan elite Hamas terkait keputusan melepas kendali administratif Gaza.

Dalam rencana perdamaian Trump, salah satu klausul utama adalah pelepasan senjata militer Hamas dan larangan kelompok tersebut untuk membangun kembali infrastruktur militernya.

Hamas disebut bersedia menerima gencatan senjata jangka panjang. Tetapi, senjata mereka tetap tidak boleh digunakan selama periode damai — kecuali jika terjadi agresi Israel terhadap Gaza.

Struktur Pemerintahan Baru Gaza

Sebagaimana dirancang dalam rencana perdamaian, setelah kekuasaan Hamas dilepas, administrasi Gaza akan diserahkan kepada sebuah komite teknokratis yang bersifat apolitis. Untuk tahap awal, Hamas akan digeser dari peran eksekutif langsung.

Dalam mekanisme ini, semua faksi Palestina — termasuk Hamas — telah mengusulkan nama-nama. Uniknya, tidak ada hak veto terhadap usulan tersebut, dan tidak satu pun nama berasal dari Hamas.